![]() |
Lokasi Penggusuran |
Banyak warga masyarakat zaman
Presiden Joko Widodo happy mengalami penggusuran, justru mengharapkan
penggusuran. Mereka dengan senang hati menyerahkan bangunan rumah dan tanah
untuk digusur. Seperti pengakuan Achmad Wirawan (62) warga Cipinang Cempedak, Jakarta
Timur.
"Kenyataannya saat rumah
saya digusur, akhirnya saya bisa beli rumah baru. Termasuk bisa membelikan
rumah untuk anak, serta sudah membagikan rata uang gusuran kemarin kepada
keluarga terdekat," tutur Achmad Wirawan saat ditemui Tagar News, Kamis
(6/12).
Kakek lima cucu ini menyebut
bukan dia saja yang ketiban pulung, imbas dari penggusuran pemukiman. Ia
mengisahkan, mayoritas tetangganya menganggap peristiwa penggusuran pemukiman
sebagai suatu proses ganti untung, bukan ganti rugi.Indonesia ada zamannya
dulu, atas nama pembangunan untuk kepentingan umum, negara menggusur dengan
ganti rugi yang membuat rakyat cemberut. Rakyat merasa ditindas sehingga
menjadi malas digusur. Proses perundingan antara rakyat dan negara seringkali
mengalami kebuntuan karena tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran
kompensasi.
Hal tersebut salah satu sebab
kenapa proyek pembangunan infrastruktur zaman dulu banyak yang mangkrak.
Zaman kegelapan itu sudah
berlalu. Kini pada zaman Jokowi, pembangunan infrastruktur tumbuh cepat karena
masyarakat tersenyum dengan kompensasi yang diberikan. Tanah warga dinilai
dengan besaran di atas harga pasar. Hal ini membuat banyak warga masyarakat
justru mengharapkan terjadinya penggusuran.
Hal tersebut disampaikan Roni
Abdullah, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Cipinang Cempedak ditemui Tagar
News, Kamis (6/12).
Roni Abdullah mengatakan,
penggusuran berjalan kondusif di lahan pemukiman serta gedung perkantoran
seluas kurang lebih 10.034 meter persegi di Kelurahan Cipinang Cempedak yang
bakal dialihfungsikan menjadi jalur integrasi antara jalan tol Becakayu (Bekasi
- Cawang - Kampung Melayu) dengan tol lingkar dalam Jakarta.
Ia menerangkan, sosialisasi
rencana penggusuran dikomunikasikan dengan warga dilakukan sejak September
2017.
"Sudah kita kasih tahu ke
masyarakat tahun lalu bahwa ada perubahan trase terkait dengan keinginan dari
pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi, yang menginginkan tol Becakayu
dapat terkoneksi juga dengan tol lingkar dalam Jakarta dan tol dalam
kota," jelas Roni.
Menurut Roni, tol Becakayu
sebelumnya dirancang hanya sampai exit jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, namun
belakangan haluan pun berubah, dan dibutuhkan pembebasan lahan di sekitar
Cipinang Cempedak.
"Secara lisan sudah kita sampaikan
ke warga RT 13 RW 01 Cipinang Cempedak bahwa tol Becakayu akan dibangun untuk
proses integrasi dengan tol lain, termasuk nanti kelurahan Rawa Bunga akan kena
gusur juga untuk akses masuk tol dari Pasar Gembrong," tuturnya.
Roni menjelaskan, banyak warga
asli Jakarta tak mempersoalkan lahan pemukimannya suatu waktu akan digusur oleh
Pemerintah Pusat untuk perkembangan infrastruktur di sekitar Jakarta Timur.
Kata dia, banyak warga di antaranya yang memang ingin berbagi waris.
"Selain itu yang membuat
mereka tertarik mungkin saja karena harga tanah dipatok cukup tinggi oleh
Pemerintah Pusat. Untuk lahan di area depan harganya adalah Rp 26.700.000,
sedangkan yang tanahnya agak masuk ke dalam atau gang itu dihargai Rp
17.300.000," jelas Roni.
Maka dengan nilai tersebut
menurut Roni, istilahnya masyarakat tidak mengalami kerugian, justru keuntungan
yang didapat, apalagi pembebasan tanah juga tidak dikenai pajak.
"Termasuk berapa lama mereka
tinggal juga dinilai, usaha yang dimiliki pemilik tanah, dan secara garis besar
ganti rugi ini tentunya menguntungkan masyarakat," ucapnya.
Pria asal Semarang itu
menuturkan, tidak ada protes keras dari warga Cipinang Cempedak. "Semuanya
menerima, semuanya pulang dengan sumringah begitu kumpul di kelurahan diumumkan
besaran harganya, pembayaran semuanya lancar," tambahnya.
Ia menambahkan, sinergi antarlini
terjalin koordinasi baik. Antara Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PUPR
dan Kelurahan Cipinang Cempedak. Metode persuasif yang diterapkan pada warga
DKI dalam hal pembebasan lahan sejauh ini berjalan kondusif. Tak ada
permasalahan berlarut-larut. Sistem pembayaran dipenuhi secara kontan oleh
pihak terkait.
Tagar.id