Selesai sudah drama dwi
kewarga-negaraan dengan diberhentikannya secara hormat Menteri ESDM Archandra
Tahar oleh Jokowi.
Keputusan yang berat karena ini
berarti harus membongkar kesalahan adminsitrasi di internal istana dan jelas
mempermalukan muka Jokowi. Tetapi keputusan itu tepat, karena jika tidak segala
keputusan Menteri ESDM akan menjadi sandera politik terbesar sepanjang sejarah
pemerintahan Jokowi. Produk cacat akan menghasilkan hukum yang cacat pula.
Dan -lagi-lagi- langkah Jokowi
yang cepat ini menyelamatkan dirinya dari tsunami serangan yang akan melandanya
kelak. Lihat saja, belum apa-apa PKS sudah bergerak untuk mengajukan hak
interpelasi atau meminta keterangan kepada Presiden atas kasus Archandra.
Terbayang ketika keputusan yang
dihasilkan Archandra nanti akan digugat keras karena masalah dwi negaranya dan
hasilnya akan membuahkan impeachment atau penurunan Jokowi dari jabatannya.
Betapa riuhnya politik di Indonesia yang mengakibatkan terhentinya arus
investasi luar negeri akibat ketidak-percayaan terhadap situasi dan kondisi
dalam negeri.
Oke, masalah itu sudah selesai
meskipun kaum sperma tak bertuan masih sibuk ngomel sana sini melampiaskan
ejakulasinya ke segala arah.
Yang menarik buat saya adalah
kemampuan tim Jokowi memanfaatkan situasi buruk yang sedang terjadi dan
menjadikannya senjata yang akan ditembakkan pada saatnya nanti.
Senjata itu adalah isu dwi warga
negaranya Prabowo yang pernah menjadi warga negara kehormatan Jordania.
Asosiasi Pengacara Pengawal Konstitusi atau APPK pernah mendatangi KPU untuk melakukan klarifikasi apakah Prabowo pernah mendapat kewarga-negaraan Yordania saat pencalonan pilpres 2014. Isu itu tidak meledak pada waktu itu, tetapi akan menjadi bom saat Pilpres 2019 nanti dimana Prabowo masih menjadi calon kuat untuk menahan langkah Jokowi.
Lihat saja, tiba-tiba berita lama
di munculkan lagi saat situasi sedang tidak berpihak pada Jokowi. Dan akhirnya
isu dwi negara Prabowo yang dulu tidak seksi, sekarang menjadi hot melotot
kembali. Selain sebagai benteng untuk mengalihkan isu, juga sebagai kartu truf
yang akan dikeluarkan pada saat yang tepat nanti.
Jadi ketika dwi warga negara
Prabowo terbukti, berarti bukan hanya Archandra yang stateless atau tidak punya
negara karena ia sudah melepas kewarga-negaraan AS dan gugur juga
kewarga-negaraannya, tetapi juga Prabowo.
Kalau terbukti gugur, maka
Prabowo seperti Archandra harus memulai kembali proses menjadi warga negara
Indonesia dan itu membutuhkan waktu 5 tahun. Kartu itu bisa saja tidak dibuka
sekarang, meskipun kalau dibuka sekarang tidak cukup waktu bagi Prabowo untuk
melakukan naturalisasi.
Perang itu memang tidak seperti
minum secangkir kopi. Ia berupa strategi-strategi mengorbankan bidak supaya
raja selamat, sekaligus mengancam posisi lawan supaya langkahnya terkunci.
So, mari kita nikmati perang
pintar ini bersama-sama. Jokowi memang pecatur handal, tetapi lawannya juga
tidak bisa diremehkan. Dalam perang ini tidak berarti yang kuat adalah
pemenang, tetapi yang pintarlah yang mampu menguasai keadaan. Seruput? Mareeee.
