Minggu, 24 Maret 2019

MRT DAN KEPUTUSAN POLITIK JOKOWI

MRT
MRT
"Pembangunan MRT adalah keputusan politik saya dengan Ahok.."

Begitu kata Jokowi saat peresmian Mass Rapid Transit di Istora Senayan. Dan ributlah banyak orang mendengar pernyataan Jokowi itu. "Kan yang gagas BJ Habibie? Kok ngaku-ngaku ?" Kata beberapa orang tidak terima pernyataan Jokowi itu.

Bahkan Demokrat pun menyanggah, bahwa pembangunan MRT ada di masa Gubernur Fauzi Bowo karena dialah yang melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama.

Tapi tunggu dulu, salahkah apa yang dikatakan Jokowi ?

Konsep MRT memang sudah digagas pada masa Presiden BJ Habibie. Tetapi pembangunannya tertunda sampai 27 tahun lamanya. Pada akhirnya tahun 2012, Foke melakukan peletakan batu pertama pembangunan MRT.

Hanya saja, rekam jejak di proyek infrastruktur kita mengajarkan bahwa tidak ada korelasi antara peletakan batu pertama dengan mulainya pembangunan. Bahkan tol Bocimi sudah melakukan 4 kali peletakan batu pertama sejak 1996, dan baru dibangun beneran oleh Jokowi pada tahun 2015.

Apa yang menyebabkan pembangunan terhambat ?

Tentu masalah perhitungan yang melibatkan biaya konstruksi dan nilai pengembalian investasi atau ROI. Tidak ada pihak yang mau rugi investasi triliunan rupiah tapi gak jelas gimana baliknya. Di meja negosiasi inilah letak hambatan besarnya.

Lalu dimana peran Jokowi ?

Yang tidak banyak dibahas oleh mereka yang menolak pernyataan Jokowi itu adalah bagaimana rumitnya perhitungan biaya pembangunan dan beban hutang MRT, karena itu akan berimbas pada harga tiket penumpang. Dan ini sudah menjadi bola panas yang digulirkan di media pada waktu itu.

Masyarakat Transportasi Indonesia MTI sendiri menolak skema hutang Jepang itu. Karena pembangunan MRT Indonesia jadi lebih mahal dari Singapura, India bahkan Venezuela.

Jokowi yang saat itu Gubernur juga merasa berat dengan beban hutang yang dibebankan ke Pemprov DKI sebesar 59 persen. "Berapa nanti harga tiketnya ?" Itu yang ada dalam pikiran Jokowi. Dia melobi pusat supaya menanggung 70 persen hutang supaya ROI return of investment atau pengembalian investasi DKI jadi lebih masuk akal.

Akhirnya pusat merubah keputusannya, dengan merubah komposisi beban hutang yang ditanggung DKI jadi 51 persen dan sisanya pusat. Hemat 8 persen yang juga merubah harga tiket dan ROI.

Banyak kerumitan lainnya selain hanya "menggagas" dan "meletakkan batu pertama", karena jangan sampai hutang besar itu kelak menjadi beban rakyat karena MRT ternyata tidak mampu mengembalikan hutang kepada Jepang sebab tidak ada penumpangnya.

Akhirnya sesudah hitung menghitung dengan ketat, Jokowi mengeluarkan "keputusan politiknya". MRT harus jadi, karena kerugian akibat kemacetan Jakarta jauh lebih besar dari nilai investasi yang harus dikeluarkan.

Keputusan inilah yang diperlukan untuk melakukan eksekusi dan ini butuh keberanian ditengah gencaran keraguan banyak pihak terhadap mega proyek itu. Keputusan berani yang sama yang dilakukan Jokowi ketika mengeksekusi tol becakayu dan tol bocimi yang sudah mangkrak puluhan tahun lamanya.

Jadi, tidak ada yang salah dengan pernyataan Jokowi bahwa "keputusan politik"nya lah yang menbuat MRT akhirnya berjalan pembangunannya.

Lha, gak usah jauh-jauh MRT, pembangunan jalan tol dimana-mana yang berguna untuk lalu lintas transportasi dan industri saja banyak yang nyinyir, "Memangnya rakyat mau makan aspal ??"

Yang anehnya, tidak ada yang nyinyir dengan MRT, "memangnya rakyat disuruh makan rel ??". Mungkin karena peletakan batu pertamanya oleh Fauzi Bowo yang didukung penuh oleh Demokrat.

Daripada sibuk makan aspal dan makan rel, mending kita seruput kopi.

Artikel Terpopuler