Jumat, 22 Maret 2019

Pengawas Internasional Pilpres 2019, Perlukah?

Komisi Pemilihan Umum
KPU
"Kalau KPU curang, jangan salahkan jika ada aksi politik.."

Begitu kata Amien Rais saat di gedung KPU Maret lalu. Eggi Sudjana pun berteriak tidak kalah garang, katanya jika KPU curang dia akan mengerahkan massa besar. "Saya pilih people power.." seru Eggi.

Narasi-narasi KPU curang atau pemilu curang sudah dilantangkan sejak lama. Bahkan ketua BPN, Djoko Santoso pernah mengatakan, bahwa jika ada indikasi Pemilu curang, Capresnya Prabowo Subianto akan mundur dari Pemilu.

Usaha-usaha menghancurkan kredibiltas KPU dan Pemilu adalah usaha akhir dari kubu oposisi. Sesudah berbagai survey menyatakan bahwa jarak antara suara Jokowi dan Prabowo pada Pilpres tahun ini sangat besar, sekitar 20 persen, maka tidak ada jalan lain mereka harus menggunakan cara "keras" untuk bisa menang.

Kata-kata "curang" adalah kunci dari propaganda yang digaungkan berulang-ulang supaya orang percaya bahwa Pilpres 2019 penuh kecurangan dan Jokowi kelak ketika menang pasti dengan cara curang. Dan kata kunci ini diharapkan bisa menjadi penggerak bagi masyarakat awam saat sebelum Pemilu atau sesudah dibagikan hasil Pemilu.

Sekarang mereka menambah perbendaharaan kata "Undang Pengawas Internasional" untuk mengawasi Pemilu yang bagi mereka terindikasi curang. Kata "Pengawas Internasional" ini menjadi satu kata "sakti" bagi mereka untuk menambah delegitimasi Pilpres 2019.

Padahal masalah Pengawas Pemilu Internasional ini sudah dibahas bersama antara timses Prabowo dan Jokowi. "Kalau pengamat internasional, tidak masalah seperti biasanya.." kata Direktur saksi TKN, Arif Wibowo.

Memang beda antara Pengawas dan Pengamat. Pengawas mempunyai akses lebih dalam ke KPU untuk ikut serta mengatur jalannya Pemilu, sedangkan Pengamat hanya memantau supaya Pemilu berjalan tertib, aman dan lancar.

Ya, aneh juga kalau kubu Prabowo sibuk gaungkan Pemilu curang dengan berharap ada Pengawas Internasional untuk mengawasi jalannnya Pemilu.

Padahal seandainya adapun, sejak awal kubu Prabowo lah yang harus diawasi karena sudah melakukan berbagai macam kecurangan sebelum Pemilu.

Kecurangan itu diantaranya adalah percaya hoax Ratna Sarumpaet, hoax 7 kontainer kertas suara yang dicoblos, hoax emak-emak yang kampanye bahwa ketika Jokowi menang azan akan hilang, LGBT akan legal dan lain-lain.

Yang lebih lucu lagi, katanya kubu Prabowo anti asing, tapi kok malah ngundang asing untuk ikut campur dalam Pemilu kita?

Meski begitu, yang harus diwaspadai adalah ketika ada "Pengawas Pemilu Internasional" pesanan. Pengawas pesanan ini bisa membangun narasi seolah-olah benar terjadi kecurangan dalam Pilpres kita sehingga menjadi alasan untuk membuat kerusuhan.

Kita tidak boleh lengah dengan adanya keinginan pihak luar untuk membuat negeri ini kacau sehingga ekonomi kita yang sudah tumbuh baik harus kembali ke titik awal.

Seruput.

Artikel Terpopuler