Kamis, 13 Juni 2019

ADA "TALIBAN" DI DALAM KPK?

Novel Baswedan
Novel Baswedan
Baca-baca berita pagi ini ada yang menarik perhatian saya. Jokowi sudah memilih panitia seleksi atau pansel untuk mencari pimpinan KPK baru. Yang menarik, Pansel diharapkan untuk mencari pimpinan KPK yang tidak terpapar radikalisme.
Ketua Pansel, Yenti Ganarsih, kemudian menggandeng BIN dan BNPT untuk meneliti rekam jejak calon pimpinan KPK. Poin utamanya adalah rekam jejak ideologi radikalis.
Kriteria ini baru saya dengar, dan ikut senang membacanya. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba faktor radikalisme menjadi pokok perhatian apalagi dalam memilih pemimpin KPK?
Saya mendengar desas desus sejak lama, bahwa di dalam KPK sendiri, perlahan berkembang ideologi radikalisme. Bahkan Neta S Pane dari Indonesia Police Watch pernah menyinggung masalah ini. Di dalam KPK ada dua kelompok yang dikenal dengan nama "polisi Taliban" dan satunya "polisi India".
Saya kurang tahu yang dimaksud dengan polisi India. Mungkin mirip dengan polisi India yang baru datang ketika kejadian sudah selesai. Sedangkan polisi Taliban dimaksud adalah kelompok agamis dan ideologis.
Dan kelompok Taliban ini dikabarkan punya posisi sangat kuat di dalam KPK, sehingga merekalah yang menentukan kasus apa yang harus diangkat ke permukaan dan kasus mana yang harus dikandangkan.
Jika benar, ini menarik sekaligus menakutkan. Karena KPK adalah lembaga superbody, atau tidak ada yang mengawasi. Bahkan keuangannya saja tidak pernah diaudit dan ditampakkan ke publik saking tertutupnya.
Dengan bahasa "hukum", KPK sangat bisa memainkan pedangnya ke arah mana yang mereka mau. Bahkan bisa mengancam siapa saja yang mereka tidak suka. Wong namanya Superbody, tidak ada yang mengawasi mereka.
Nah menariknya lagi, ketika beberapa orang KPK mulai tampak ke permukaan, seperti Bambang Widjojanto dan Novel Baswedan, ternyata mereka condong menjadi musuh politik Jokowi. Apakah ini kebetulan ? Bisa iya bisa tidak..
BW kita tahu sekarang menjadi kuasa hukum BPN Prabowo, sekaligus kerja untuk Anies Baswedan. Dan Novel Baswedan, sepupu Anies, dicalonkan sebagai Jaksa Agung oleh Prabowo di calon kabinetnya. Cucok, kan?
Saya sejak lama menjadi pendukung KPK dalam menuntaskan masalah korupsi. Tetapi ketika melihat yang keluar dari sana tiba-tiba pada jadi kampret, saya agak curiga.
Ada apa di internal KPK sebenarnya sampai faktor radikalisme menjadi perhatian utama? Apa sudah berkembang paham itu di dalam KPK seperti halnya di ASN dan BUMN?
Rasanya pengen seruput kopi. Genderang perang terhadap radikalisme ternyata sudah ditabuh kencang. Saatnya kencangkan sabuk pengaman..
Markibong, mari kita bongkar.

Artikel Terpopuler