Minggu, 09 Juni 2019

INDONESIA BUKAN TALIBAN

INDONESIA BUKAN TALIBAN
Tata Tertib Perumahan
Ada setahun lalu, saya menemukan berita kemarahan Sultan Johor di Malaysia.. Sultan Johor, Ibrahim ibn Sultan, mengkritik keras tentang adanya Laundry "khusus muslim" di daerahnya. "Ini gaya-gaya Taliban !" katanya. Taliban adalah kelompok garis keras di Afghanistan yang sempat menguasai negara itu dan menerapkan aturan keras mengatasnamakan Islam..
Ia lalu mengumumkan ke publik, "Ini Johor, dan itu milik semua ras dan kepercayaan. Ini adalah negara progresif, modern dan moderat.."
Laundry itu kemudian dilarang beroperasi jika tidak menanggalkan eksklusifitasnya. "Semua demi kesucian.." kata pemilik yang akhirnya pasrah harus mengikuti aturan pemerintah Johor.
Malaysia memang sedang berperang keras dengan aliran Islam berpaham Salafi Wahabi ini. Bahkan Menteri Agama Malaysia sendiri berkata, "Tidak ada tempat bagiIslam salafi di Malaysia!"
Dan polisi diraja Malaysia juga sudah menganggap bahwa ajaran Islam wahabi adalah ajaran terorisme.
Malaysia memang patut khawatir dengan maraknya aliran Islam garis keras seperti Salafi Wahabi yang mempengaruhi penduduk muslim disana yang berjumlah lebih dari 60 persen dari total penduduk Malaysia. Malaysia sedang berusaha menyatukan berbagai suku bangsa disana.
Apalagi banyak teroris internasional berasal dari Malaysia, seperti Noordin M Top dan Dr Azhari bin Husin. Mereka semua menganut konsep Islam Salafi Wahabi.
Bagaimana dengan Indonesia ?
Negeri ini belum punya aturan keras untuk Islam berpaham keras. Mereka masih bebas merdeka dengan semua "keyakinannya" dan menyuruh orang lain untuk menghormati mereka.
Mereka membangun konsep-konsep eksklusif di beberapa wilayah di Indonesia. Seperti kemarin kita membaca sebuah pamflet di desa Temanggung Jawa Tengah, bahwa untuk masuk desa itu semua wajib berjilbab.
Dan saya menemukan lagi di Bekasi bahkan lebih ekstrim. Sebuah perumahan "Muslim" didalamnya ada peraturan selain wanita wajib berhijab juga dilarang ada musik disana..
Bagi mereka yang moderat memang situasi itu agak lucu dan terbelakang sehingga sering menjadi guyonan di media sosial.
Tetapi belajar dari Malaysia, mereka sudah tidak menganggap lagi situasi itu lucu-lucuan sehingga harus menerapkan dengan keras bahwa dilarang eksklusif dalam pemanfaatan usaha di area publik, karena ini akan memicu kekerasan dalam jangka panjang berdasarkan agama seseorang.
Indonesia kapan belajar dari Malaysia? Atau nunggu ada pecah perang antar saudara berbeda agama?
Sudah saatnya pemerintah Indonesia menerapkan aturan ruang publik berdasarkan kebhinekaan antar umat beragama. Membiarkan ada komunitas yang mendagangkan agama, sama dengan menghina agama itu sendiri. Dan negara jangan pernah hanya diam dan berusaha tutup mata atas apa yang terjadi.
Pak Jokowi, ini PR besar ke depan dan perang yang panjang. Masa depan negeri ini sedang dipertaruhkan. Mulailah dari menerapkan aturan yang berdasarkan kebhinekaan. Mencegah lebih baik dari pada mengobati luka yang semakin lama semakin dalam.. Salam seruput kopi.

Artikel Terpopuler