Minggu, 22 Desember 2019

Memanggul Salib Minoritas

Kebersamaan
Kebersamaan
Jakarta - Sebenarnya tidak ada negara yang bebas dari kelompok intoleran. Dimanapun ada, termasuk di negara yang katanya mbahnya hak asasi manusia. Disana, yang katanya bebas melakukan apa saja, berpendapat apa saja, ternyata juga sama dengan di Indonesia.
Poinnya, dimanapun disebuah wilayah ada kelompok mayoritas, selalu ada kelompok minoritas yang teraniaya. Meskipun tidak banyak, pasti ada kejadian.
Tahun 2013, pada era pemerintahan SBY, situasi intoleransi di Indonesia adalah masa paling mengerikan buat saya. Tahun itu pernah ada kejadian beberapa warga Ahmadiyah dipersekusi sampai mati oleh warga yang mengaku mereka "penghuni surga". Dan polisi diam saja, hanya bisa menonton tanpa sedikitpun mampu mencegah.
Di era Jokowi ini, intoleransi memang masih ada. Tetapi sudah jauh berkurang. Jokowi sudah melakukan banyak hal, termasuk membersihkan kampus-kampus negeri dari kelompok radikal. Meski belum masuk ke kampus swasta.
Penanganan terhadap kelompok radikal juga lebih keras dengan penangkapan para teroris lewat revisi UU anti terorisme yang disahkan tahun 2018. Dengan UU itu Densus 88 bisa bergerak bebas untuk menangkal potensi terorisme.
Tapi apakah mungkin penanganan intoleransi itu berjalan sempurna?
Tentu tidak. Apalagi dengan konsep otonomi daerah di Indonesia, dimana pemimpin daerah menjadi raja di wilayahnya. Bahkan ada indikasi beberapa pemimpin daerah memelihara kelompok radikal untuk menjaga suara mereka.
Jadi saya senyum saja ketika seorang teman yang menasbihkan dirinya dari kelompok minoritas, selalu menyalahkan Jokowi kalau ada masalah intoleransi, meski itu ada di ujung negeri seperti Dharmasraya.
Jokowi harus salah, meski disana ada Bupatinya. Seolah selain jadi Presiden, Jokowi juga harus jadi bupati, jadi polisi, jadi lurah sampe jadi ketua RT.
Mereka berharap ada tindakan keras dari Jokowi untuk menghadapi intoleransi dimana saja. Keras? Contoh saja China. Mereka keras sekali menghadapi etnis Uighur yang radikal di Xinjiang, tapi apa yang di dapat pemerintah? Protes, sampe Amerika campur tangan..
Penanganan intoleransi di Indonesia yang sudah berakar tidak semudah membalikkan serbet diatas meja. Perlu penanganan khusus karena ini berkaitan dengan masalah ideologi dan budaya.
Jokowi tidak selalu benar, dia juga manusia biasa. Tapi selalu menyalahkannya untuk semua kesalahan di negeri ini juga salah.
Intoleransi hanya 1% PRnya diluar korupsi, mafia, kemiskinan, kebodohan dan ekonomi negara. Dalam arti, jadi Presiden itu tidak mudah. Kalau mudah, Prabowo aja pasti bisa.
Adil melihat sesuatu itu penting. Menjelaskan sesuatu itu juga penting, meski selalu dituding selalu membela Jokowi. Padahal saya hanya mencoba memberikan gambaran lebih luas dari masalah yang ada.
Jangan selalu bergantung pada pemerintah, kita juga harus terus berjuang untuk meneriakkan situasi yang ada. Kita tahu masalahnya tidak sederhana, jadi jangan berharap penyelesaian masalahnya juga sederhana.
So, lawan terus intoleransi dengan apa yang kita punya dan kita bisa. Meski suara serak, perlawanan itu membuktikan kita ada.
Selamat menyambut Natal untuk teman-teman Kristen. Memanggul salib itu tidak semudah yang diucapkan, tetapi disanalah nilai sebenarnya, yaitu perjuangan.
Salam dari saya dan teman-teman muslim lainnya yang juga berjuang supaya tidak ada lagi muslim yang bodoh dan radikal.
Entah kapan itu bisa terlaksana, biarlah Tuhan yang menentukan. Urusan kita hanya berusaha. Di kafir-kafirkan oleh mereka adalah resikonya.. Seruput kopinya.

Artikel Terpopuler