 |
| Penyerahan Sertifikat |
Ada hal yang mengharukan di
Jambi..
Tanpa banyak pemberitaan yang
berarti, Jokowi membagikan sertifikat hak pengelolaan hutan kepada lebih dari 8
ribu rakyat Jambi. Luas hutan yang dikelola sebesar lebih dari 91ribu hektar,
yang berarti 1 kepala keluarga mendapat hak seluas 10 hektar.
Untuk apa hak pengelolaan itu ?
Tentu untuk masyarakat bisa bercocok tanam memanfaatkan hutan. Jadi selama 35
tahun, warga yang mendapat sertifikat berhak memanfaatkan hutan sebagai mata
pencahariannya, tentu dengan syarat-syarat semisal tidak membakar hutan.
Apa yang dilakukan Jokowi ini
tentu bagian dari pemberian mandat untuk membantu kesejahteraan rakyat.
Biasanya konsesi hutan diberikan kepada perusahaan2 besar, dimana rakyat hanya
menjadi pegawai atau bahkan penonton saja.
Tetapi Jokowi membalikkan model
ini dengan memberikan konsesinya kepada rakyat, bukan saja kepada perusahaan
besar. Kepada perusahaan besar Jokowi malah memberi ultimatum, "Jika
konsesi yang diberikan pemerintah ditelantarkan, maka hak konsesinya akan
dicabut.."
Sejak dulu memang konsesi hutan
menjadi masalah antara perusahaan besar dengan rakyat sekitar. Rakyat selalu
menjadi korban karena pemerintahan2 sebelumnya selalu berpihak pada pengusaha.
Sebagai contoh, misalnya
perusahaan2 pemegang konsesi hutan milik Hasjim dan Prabowo memegang hak
konsesi jutaan hektar di beberapa wilayah Indonesia. Dan rata-rata penguasaan
konsesi ini didapat pada era Soeharto.
Apakah Jokowi sedang membangun
perlawanan rakyat kepada para pengusaha besar dalam pembagian konsesi hutan ini?
Bisa jadi. Jokowi tidak mungkin
membatalkan konsesi-konsesi yang sudah menjadi milik perusahaan besar yang
didapat dari masa lalu, karena itu berimbas pada masalah hukum. Tetapi yang
dilakukannya dengan memberikan konsesi hutan kepada rakyat membuat rakyat bisa
menjadi penentu nasib hutan itu sendiri.
Apa yang dilakukan Jokowi di
Jambi adalah bagian dari gerakan yang dibangunnya dalam konsep redistribusi
lahan, dimana rakyat punya hak jelas terhadap lahan. "Pengusaha besar
boleh bangun pabrik, tapi konsesi lahannya ada di rakyat.." kata Jokowi.
Indonesia dimata Jokowi memang
hanya bisa dibangun dengan melibatkan banyak rakyat, bukan hanya 1 persen orang
yang menguasai seluruh ekonomi Indonesia.
Dengan penguasaan ekonomi
diberikan kepada rakyat, maka pondasi ekonomi negara pasti lebih kuat dan tidak
terimbas guncangan krisis akibat permainan dari beberapa gelintir orang yang
menguasai perekonomian negara.
Jadi, apa yang membuat saya harus
ragu untuk mendukung Jokowi jika dia berpihak pada rakyat?
Salam secangkir kopi.
