| Perppu |
Benar saja, isu Islam vs PKI
mulai bergerak kemana-mana.Isu "Islam vs PKI" yang
sempat menghangat dan diredam oleh perintah gebuk dari Presiden Jokowi, kembali
dihangatkan sesudah keluarnya Perppu pembubaran ormas radikal.
Sejarah pertikaian partai Masyumi
dan PKI kembali diangkat ke permukaan. Sebagai catatan, Partai berbasis
Islam Masyumi dan Partai Komunis Indonesia, pada tahun 1954, mempunyai hubungan
yang sangat panas..
Panasnya hubungan mereka waktu
itu bahkan dikaitkan dengan konfrontasi perang dingin AS dan Uni Sovyet.
Masyumi menuding PKI sebagai antek Sovyet, sedangkan PKI menuding lawannya
sebagai tangan Amerika.
Selain bentrok besar yang terjadi
di Malang dan Jakarta, mereka juga melakukan perang media. Masyumi dengan
majalah Hikmah dan koran Abadi, sedangkan PKI menggunakan harian Rakjat. Dalam
perang Media itu mereka sama-sama "mensesatkan" lawannya..
Konflik itu semakin panas ketika
Presiden Soekarno membubarkan Masyumi. Alasan Soekarno adalah karena partai itu
terlibat dalam pergerakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia.
Maka keluarlah Keppres no 200
tahun 1960, sebagai pembubaran Masyumi. Disinilah dimulai penggorengan
isu bahwa Soekarno adalah bagian dari PKI dan musuh Islam. Isu ini dimanfaatkan
sedemikian rupa sehingga 5 tahun kemudian terjadilah peristiwa fenomenal
pembantaian PKI.
Melihat sejarahnya, ada kemiripan
yang diangkat sebagai senjata dengan keluarnya Perppu pembubaran ormas
radikal...
Keluarnya Perppu itu membangun
stigma kepada Presiden Jokowi bahwa ia mirip dengan Soekarno - sebagai musuh
Islam.
Isu ini dikaitkan dengan isu
bahwa Jokowi dan istana sekarang ini dikuasai oleh PKI. Tudingan oleh Alfian
Tanjung kepada Teten Masduki bahwa ia PKI adalah bagian dr propaganda bahwa
istana sudah dikuasai.
Isu ini akan dihangatkan kembali
berkaitan dengan panasnya perundingan tentang penguasaan Freeport oleh pihak
pemerintah. Pemerintahan Jokowi akan dituding pro kebijakan Timur - Rusia &
China.
Dan Amerika akan masuk melalui
partai yang selama ini pro dengan mereka. Dan kita tahu, Gerindra dan Demokrat
sangat kuat hubungannya dengan Amerika..
Pemanfaatan nama "umat
Islam" akan semakin dikuatkan, berkaitan dengan terancamnya HTI dan ormas
radikal lain dibubarkan dengan keluarnya Perppu. Pesantren-pesantren yang
menjadi basis dukungan mereka selama ini akan dirapatkan barisannya.
Tidak mudah memang tugas
pemerintah saat ini. HTI sudah berakar lama di semua elemen pemerintahan karena
memang ruang mereka dibuka selama ini sebelum Jokowi berkuasa. Mulai dari
institusi pendidikan sampai lembaga kehakiman dikuasai mereka.
Bahkan TVRI - sempat mengadakan
siaran langsung Muktamar Khilafah HTI. Bayangkan, stasiun televisi pemerintah
menayangkan siaran gerakan anti pemerintah..
Jadi sangat beralasan ketika kita
melihat bahwa akan ada gerakan-gerakan besar untuk menurunkan Jokowi atau
minimal menghadang langkahnya di Pilpres 2019 nanti...
Jika Jokowi menang lagi, situasi
tidak akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kopi saya mendadak pahit
membayangkan bahwa Pilpres 2019 akan menjadi Pilpres terpanas kita sesudah
sekian lama kita menghadapi situasi pemilu yang berlangsung aman..
Saya selalu berharap analisa saya
salah dan semoga salah. Seruput dulu ah..